uu no 12 tahun 2002. Database Peraturan BPK merupakan bagian dari pelaksanaan JDIH di lingkungan BPK untuk menyebarluaskan informasi peraturan perundang-undangan dan dokumen hukum secara mudah, cepat, dan akurat kepada para pengguna baik kalangan internal BPK maupun masyarakat. uu no 12 tahun 2002

Pertahanan Negara - Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002. Undang-undang (UU) No. Untuk riwayat status dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2002, lihat di sini. 12 Tahun 2000 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 52 Tahun 1999 Tentang Pembentukan Kabupaten Lembata DETAIL PERATURAN Abstrak. 12 Tahun 2011 menempatkan Ketetapan MPR/MPRS di bawah UUD Tahun 1945 dan diatas undang-undang dalam hierarki peraturan perundang-undangan di atas Pasal 7 ayat (1) UU No. bahwa keamanan dalam negeri merupakan syarat utama mendukung terwujudnya masyarakat madani yang adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; 1997. Ketetapan. Substansi dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual bertujuan untuk: 1) mencegah segala bentuk kekerasan seksual; 2) menangani, melindungi, dan memulihkan Korban; 3) melaksanakan penegakan hukum dan merehabilitasi pelaku; 4) mewujudkan lingkungan tanpa kekerasan. 12, LN. 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran. 14 tahun 2011, yang dimana aturan ini mengatur segalaNo. pdf. 12 January 2022. Sebelumnya, rancangan undang-undang (RUU). Tindak Pidana. Undang-undang (UU) NO. Lembaran Negara No. 2011) Pasal 7 (1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas: a. Undang-undang (UU). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2022 (UU/2022/3) (2022). 000. Undang-undang (UU) Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan. Oleh Mahatma Chryshna Jumat, 28 Januari 2022 09:59:48 WIB Senin, 31 Januari 2022 23:35:34 WIB Sebelumnya, rancangan undang-undang (RUU) TPKS disahkan menjadi UU melalui rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI pada Selasa (12/4/2022). 03-08-2022. PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang. Mengingat dan memperhatikan Pasal 82 UU RI No. Tujuan Pendidikan tinggi menurut Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi adalah: berkembangnya potensi Mahasiswa agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, terampil, kompeten, dan berbudaya untuk. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme,. 62 Tahun 1958 yang telah diganti dengan UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Negara Tahun 1997 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3668); 5. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, UU No. Judul. TB Simatupang No. UU NO. Pendidikan Tinggi - Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012. UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi kebutuhan dan perkembangan hukum dalam masyarakat, perlu dilakukan perubahan atas Undang. 12, LN. Pasal 49 UU No. 138 Concerning Minimum Age for. Undang-undang (UU) NO. METADATA PERATURAN. UU No. Undang-undang (UU) No. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220); Dengan persetujuan bersama. 92, 2018 HUKUM. sementara setinggi-tingginya dua puluh tahun. Pasal 12 : Cukup jelas: Pasal 13 : Cukup jelas: Pasal 14 : Cukup jelas: Pasal 15 : Cukup jelas: Pasal 16 : Cukup jelas: Pasal 17 : Ayat (1). portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. Pasal 16 ayat (1) UU Nomor 2 Tahun 2002. Memperhatikan, Pasal 2 ayat (1) UU RI No. Tipe Dokumen. E. Undang-Undang No 22 Tahun 2022 Tentang Pemasyarakatan. Dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan : Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Undang-undang (UU) No. dan pertama kali dipublikasikan pada Rabu, 9 Mei 2018. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Pengadilan Pajak - Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002. Tipe Dokumen. 15 Tahun 2002 Tindak Pidana Pencucian Uang MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Judul. Dokumen : Pemerintah Pusat PERPPU 2015. Judul. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN 5. 84, TLN NO. Jawaban atas permasalahan mengapa UU No. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. Pertama dengan UU Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 2002 (UU/2002/31) (2002) portal terkait: Undang-Undang Republik Indonesia. 12 Tahun 2011 menyebutkan mengenai jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia, yaitu: 1. 18, LN. PERGURUAN TINGGI 4. Undang-Undang Dasar 1945 berperan sebagai dasar hukum tertulis dan konstitusi pemerintahan Republik Indonesia saat ini sejak disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 12 Agustus 2011. go. 2002 dan berlaku pada tangal ditetapkan. Hubungan Antar Peraturan. 2 Tahun 2002 Kepolisian Negara Republik Indonesia MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. UU Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pemilu DPR, DPD, DPRD. Pasal 1 angka 3 UU No. Undang-undang (UU) tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Keerom,Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat,Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yahukimo,Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen,Kabupaten. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Melarang setiap orang untuk meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan. 2002/ No. bahwa negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjamin potensi, harkat, dan. 4226, LL SETNEG : 32 HLM. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Undang-undang (UU) NO. 17 Tahun 2016. Lampiran II UU 12/2011 2002 Undang-undang (UU) NO. Undang-undang (UU) No. Fax: +62 21 - 2270 - 8909. Undang-undang (UU) No. 107, TLN. Status | Peraturan terkait | Sejarah. 13 Tahun 2002 Pembentukan Kota Bima Di Provinsi Nusa Tenggara Barat MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608); 5. U. Peraturan Perundang-undangan. kitab suci atau simbol keagamaan. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4220);. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan Staatsblad Tahun 1926 Nomor 226 juncto Staatsblad Tahun 1940 Nomor 450 tentang Undang-Undang Gangguan (Hinderordonnantie). Pembimbing . Penyidik Pembantu adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dan diberi wewenang tertentu dalam melakukan tugas penyidikan yang diatur dalam undang-undang. PENJELASANATASUNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2012TENTANGPENDIDIKAN TINGGI. Lebih dijabarkan lagi (pasal 14 UU No 2 Tahun 2002) maka Polri bertugas, diantaranya:. 2, No. 2 Tahun 2008. Undang-undang juga menjelaskan bentuk upaya bela negara, 4 bentuk upaya bela negara menurut pasal 9 ayat 2 UU Nomor 3 Tahun 2002 adalah: Pendidikan Kewarganegaraan. Keputusan itu ditempuh setelah 8. Otorita Ibu Kota Nusantara sebagai penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara. Undang-undang (UU) NO. BAB IV TUJUAN Pasal 6 (1) Tujuan umum partai politik adalah :atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak; Mengingat : 1. me/paralegalid, Twitter @paralegalid, dan Instagram. NOMOR 18 TAHUN 2012 TENTANG PANGAN DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945; b. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak. Pasal 5 ayat (1), Pasal 20 ayat (2), dan Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Pertama Tahun 1999;: 2. 1/8/2002Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 17 Oktober 2014. 2002/ No. UU No. 28 Tahun 2002 Bangunan Gedung MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. Ketentuan lebih lanjut mengenai tanggung jawab Menteri atas penyelenggaraan Pendidikan Tinggi, tugas dan wewenang Menteri sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah. 2002. Kepala Polres yang selanjutnya disebut Kapolres adalah pimpinan Polri di wilayah daerah kabupaten/kota dan bertanggung jawab kepada Kapolda. Metadata. kitab suci atau simbol keagamaan. Dengan berlakunya Undang-Undang ini Pasal 27 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara. 5 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2002 tentang Grasi. 2 Indonesia, Undang-Undang Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, UU No. METADATA PERATURAN. 2,. Disa Izdihar. KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA. Di dalamnya mencakup definisi “pencucian uang”. Undang-undang (UU) Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung. KETENTUAN PENUTUP; CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 30 Juli 2014. Karya ini berada pada domain publik di Indonesia, karena tidak dilindungi hak cipta berdasarkan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. 4219, LL SETNEG : 14 HLM Undang-undang (UU) tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi CATATAN: Undang-undang (UU) ini mulai berlaku pada tanggal 09 Mei 2022. Download Now. Undang-undang (UU) NO. bahwa. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2010 Tentang Hak-hak Anggota. 85, TLN NO. TENTANG PENGADAAN PEGAWAI NEGERI SIPIL . FORUM. 11 Th. UU No. Semua peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang Tindak. Undang-undang (UU) Bentuk Singkat. Pasal 53 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi bertentangan dengan UUD NRI Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. TENTANG. 12 Tahun 2011, jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan sesuai urutan dari yang tertinggi adalah: Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ( UUD 1945) Ketetapan Majelis. METADATA PERATURAN. Peraturan pemerintah. METADATA PERATURAN. Artikel di bawah ini adalah pemutakhiran dari artikel dengan judul sama yang dibuat oleh Sovia Hasanah, S. From Wikimedia Commons, the free media repository. UU No 12 Tahun 2022 tentang TPKS telah memuat pembaruan hukum yang progresif, khususnya dalam memberikan penguatan perlindungan dan pemulihan terhadap korban kekerasan seksual. Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil8. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 9, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3670); 6. UU No. KETENTUAN UMUM 2. 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak, UU Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHAP serta pasal-pasal lain dalam peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan perkara ini;M E N G A D I L I :1. NOMOR 3 TAHUN 2002 TENTANG IBU KOTA NEGARA DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang:. 134, TLN NO. DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA. 2022. NOMOR 2 TAHUN 2002. bahwa pertahanan negara bertitik tolak pada falsafah dan pandangan hidup bangsa Indonesia untuk menjamin keutuhan dan tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan. lukaluka tersebut diatas disebabkan karena benda tumpul ; Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ke2 telahterpenuhi juga ;Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbanganpertimbangan. 2019/NO. UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIANOMOR 12 TAHUN 2022TENTANGTINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUALDENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESAPRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang: bahwa setiap orang berhak mendapatkan pelindungan dari kekerasan dan berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan derajat martabat manusia sebagaimana dijamin. Sebelumnya, besar NJOPTKP ditetapkan sebesar Rp2. NOMOR 12 TAHUN 2012 TENTANG PENDIDIKAN TINGGI DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA, Menimbang : a. UU 5 tahun 2018 tentang Perubahan Atas UU 15 tahun 2003 tentang Penetapan Perppu 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme menjadi UU memberikan landasan hukum yang lebih kukuh guna menjamin pelindungan dan kepastian hukum dalam pemberantasan tindak pidana terorisme, serta untuk memenuhi. Phone: +62 21 - 2270 - 8910. Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga,. Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah pegawai negeri pada Kepolisian. UNDANG-UNDANG TENTANG PENDIDIKAN TINGGI. Undang-Undang No. Berdasarkan pernyataan MPR dalam Perubahan Keempat UUD 1945, naskah resmi UUD 1945 adalah: Naskah UUD 1945. 12 Tahun 2012 Pendidikan Tinggi MATERI POKOK PERATURAN Abstrak. PENDANAAN DAN PEMBIAYAAN. 130, TLN NO. 2002 Undang-undang (UU) NO. 3 Tahun 1950 tentang Permohonan Grasi. KETENTUAN PENUTUP. Beleid tersebut mulai berlaku pada saat diundangkan. 2001/ No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (“UU 19/2002”). LN No. UU Nomor 16 Tahun 2003 Penetapan Pemerintah Pengganti UU No. 4247, LL SETNEG : 23. UU No 28 th 2002 ttg Bangunan Gedung. Perencanaan penyusunan Peraturan Pemerintah dilakukan dalam suatu program penyusunan Peraturan Pemerintah. Pengelolaan sistem pertahanan negara sebagai salah satu fungsi pemerintahan negara ditujukan untuk melindungi kepentingan. bahwa untuk mewujudkan Indonesia sebagai negara hukum, negara berkewajiban melaksanakan pembangunan hukum nasional yang dilakukan. DATA CENTER. 2012/No. Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian Royalti untuk penggunaan secara komersial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Pemerintah. 108, TLN NO. 5 Ragunan, Pasar Minggu, Jakarta Selatan 12550, DKI Jakarta, Indonesia.